Sinergi BUMN Tentukan Wajah IKN Baru

09-12-2019 / KOMISI VI
Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza. Foto : Erlangga/mr

 

Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza menegaskan bahwa kolaborasi Badan Udaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) akan menentukan bentuk struktur ibu kota tersebut. Untuk itu, ia meminta kepada BUMN terkait untuk jujur dalam melaporkan kondisi terkini dalam tahapan pembangunan termasuk kendala-kendala yang mereka hadapi.

 

Hal tersebut ia utarakan usai memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI menemui BUMN di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (5/12/2019). Komisi VI DPR RI mengaku mendukung secara penuh pembangunan yang saat ini sedang digulirkan oleh beberapa BUMN, termasuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mengacu kepada masyarakat seperti pembebasan lahan.

 

“Tadi disampaikan bahwa mereka membutuhkan pembebasan lahan sekitar 38 hektar dan reklamasi sekitar 32 hektar, ini untuk AP I. Nah, itu semua membutuhkan kerja sama dari semua stakeholder termasuk kita yang ada di DPR. Kalau memang itu yang dibutuhkan maka kita akan dorong. Karena kita mitra kementerian BUMN itu fokus termasuk membantu AP I supaya bisa menyelesaikan tugasnya dalam mendukung ibu kota yang baru,” serunya.

 

Politisi PKB ini menyebut pertemuan dengan BUMN pendukung pembangunan di Kaltim ini untuk mengumpulkan bahan untuk rapat dengan Menteri BUMN. Ia menuturkan pertemuan ini guna mencari kebutuhan-kebutuhan BUMN pendukung tersebut serta memutuskan bentuk dukungan yang akan diberikan DPR untuk BUMN.

 

“Otomatis pasti akan ada tambahan anggaran. Apalagi ini kan dikebut oleh pemerintah pusat, sehingga mau tidak mau alokasinya akan cepat dan besar. Nah masalahnya bukan itu, masalahnya adalah apakah bumn kita yang ada di sini siap melakukan dukungan itu, makanya kita hari ini dan besok akan melakukan evaluasi setelah mendapatkan laporan dalam pertemuan tadi,” tukas Politisi Dapil Jatim II tersebut.

 

Dalam kunjungan tersebut, Faisol didampingi beberapa anggota Komisi VI lainnya seperti Mohamad Hekal (F-Gerindra), Adisatrya Suryo Sulistio (F-PDIP), Evita Nursanty (F-PDIP), Sondang Tiar Debora Tampubolon (F-PDIP), Deddy Yevri Hanteru Sitorus (F-PDIP), La Tinro La Tunrung (F-Gerindra), Nasim Khan (F-PKB), Mohammad Toha (F-PKB), Melani Leimena Suharli (F-Demokrat), Amin AK (F-PKS), Mahfudz Abdurrahman (F-PKS), Nasril Bahar (F-PAN), Daeng Muhammad (F-PAN), dan Elly Rachmat Yasin (F-PPP). (er/mh)

 

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...